1. PENGHARGAAN “PERDA AKTE KELAHIRAN BEBAS BEA” DARI PRESIDEN SBY

UNTUK KOTA BANJARMASIN

NEWS :
BERTEPATAN DENGAN PERINGATAN PUNCAK HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2009 DI JAKARTA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO MEMBERIKAN PENGHARGAAN UNTUK KOTA BANJARMAISN YANG TELAH MENERBITKAN “PERATURAN DAERAH (PERDA) AKTA KELAHIRAN BEBAS BEA”.

PENGHARGAAN DISERAHKAN LANGSUNG OLEH MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI Prof. Dr. MEUTIA HATTA SWASONO KEPADA WALIKOTA BANJARMASIN H.A. YUDHI WAHYUNI DI HOTEL BOROBUDUR JAKARTA PUSAT. (KAMIS, 23 JULI 2009)
MENURUT MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Prof. Dr. MEUTIA HATTA SWASONO : PEMBERIAN PENGHARGAAN TERSEBUT SEBAGAI BENTUK APRISIASI PEMERINTAH TERHADAP KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMENUHAN HAK AZAZI ANAK, BERUPA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK SECARA GRATIS.
PEMERINTAH MENURUTNYA MENARGETKAN PADA 2011 NANTI SEMUA ANAK DI INDONESIA TELAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN. WALAUPUN HINGGA SAAT INI BARU 42% ANAK DI INDONESIA BARU MEMILIKI AKTA KELAHIRAN. KATENA ITU SANGAT DIHARAPKAN, MELALUI PEMBERIAN PENGHARGAAN INI DAPAT LEBIH MEMOTIVASI DAN MENDORONG SEMUA STAKE HOLDER, TERMASUK PIMPINAN DI DAERAH AGAR TERUS MENGGALAKAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN, SALAH SATUNYA ADALAH MELALUI PENERBITAN PERDA AKTA KELAHIRAN BEBAS BEA.
SECARA KHUSUS IA JIGA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA YANG TELAH MEMILIKI PERDA AKTA KELAHIRAN BEBAS BEA, SEBAGAI BENTUK KOMITMEN BERSAMA UNTUK PEMENUHAN HAK ATAS IDENTITAS ANAK YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI HAK AZASI ANAK.
SEMENTARA ITU, WALIKITA BANJARMASIN H.A YUDHI WAHYUNI YANG DIDAMPINGI KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN Hj. RACHMAN NORHALIS, MENYAMPAIKAN TERIMAKASIHNYA ATAS PEMBERIAN PENGHARGAAN TERSEBUT. MENURUTNYA KEBERHASILAN INI MERUPAKAN HASIL KERJASAMA SEMUA PIHAK, TERUTAMA DUKUNGAN DARI DPRD KOTA BANJARMASIN DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN DAN MEMBBUAT PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN, SERTA PERDA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PELAYANAN LAINNYA, DIMANA PADA TARIF RETRIBUSI INI UNTUK PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DINYATAKAN GRATIS ATAU TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
MENURUT YUDHI PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN GRATIS DILAKSANAKAN EFEKTIF SEJAK 1 JANUARI 2007 UNTUK ANAK 0 S/D 5 TAHUN, DITANDAI DENGAN DIKELUARKANNYA SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PEMBEBASAN TARIF BIAYA PELAYANAN PEMBUATAN KTP, KK DAN AKTA KELAHIRAN BAGI PENDUDUK KOTA BANJARMASIN.
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN AKTA KELAHIRAN GRATIS, MAKA PADA TAHUN 2007 DAPAT TERSELESAIKAN 11/150 AKTA, DAN PADA 2008 SEBANYAK 14.495 LEMBAR AKTA, SERTA PADA TAHUN 2009 HINGGA BULAN MEI TELAH TERSELESAIKAN 4.084 LEMBAR AKTA. DENGAN TOTAL KESELURUHAN 29.729 AKTA KELAHIRAN GRATIS.
SEDANGKAN UNTUK AKTA KELAHIRAN ANAK DIATAS USIA 5 TAHUN TOTAL KESELURUHAN SEBANYAK 13.781 LEMBAR, DENGAN PERINCIAN SBB : TAHUN 2007 SEBANYAK 4.881 LEMBAR, TAHUN 2008 SEBANYAK 8.689 LEMBAR, TAHUN 2009 HINGGA BULAN MEI SEBANYAK 211 LEMBAR.
SEMENTARA ITU PROGRAM LAIN UNTUK MENDUKUNG PELAYANAN AKTA KELAHIRAN MENURUT YUDHI ANTARA LAIN: PELAYANAN KK GRATIS DARI TANGGAL 1 AGUSTUS HINGGA 31 DESEMBER 2008, PELAYANAN KTP GRATIS SESUAI DENGAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2008, PEMBERIAN DISPENSASI PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BAGI MEREKA YANG TIDAK MEMPUNYAI BUKU NIKAH KELAHIRAN DIBAWAH 1985 SESUAI DENGAN SK WALIKOTA NOMOR 048.A TAHUN 2008 (BERLAKU APRIL HINGGA AGUSTUS 2008), DISPENSASI PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DIATAS 1 TAHUN TANPA PENETAPAN PENGADILAN NEGRI S/D 1 OKTOBER 2008, SERTA MELAKUKAN SOSIALISASI TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KEPADA MASYARAKAT DENGAN SASARAN WARGA MASYARAKAT DARI TINGKAT RT S/D KECAMATAN DAN PARA PELAJAR SMU/SMK SE KOTA BANJARMASIN.

BAGIAN HUMAS PEMKO BANJARMASIN
TANGGAL : 23 JULI 2009
NEWS : -Apri-
UPLOAD : -Chand-http://komenggg.blogspot.com/2009/08/bikin-ktp-kk-akte-kelahiran-sekarang.html

2. Birokrat dan Inefisiensi Fiskal
Posting Oleh : Administrator [February 10, 2008 – 7:36 am]

Eddy Harianto
Artikel ini dimuat di Harian Umum Balipost, Senin Wage, 7 Juli 2003,
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/7/7/o2.htm
SUDAH bukan rahasia umum bahwa tugas utama pemerintah negara mana pun di dunia ini adalah menyelenggarakan pelayanan publik (public service) dan kesejahteraan bagi rakyatnya (public welfare). Tidak dapat dimungkiri pula bahwa sejak manusia dalam rahim ibundanya sampai dengan masuk ke rahim bumi (liang kubur), semuanya berkenaan dengan pelayanan publik, mulai dari pelayanan rumah sakit dan peralatan umum pemeriksaan kehamilan, kelahiran, perawatan kesehatan dan jasa public lainnya selama hidup sampai dengan penyediaan lokasi untuk pekuburan umum. Semua orang berterima kasih atas peran pemerintah yang begitu besar itu, dan itulah perlunya negara, pemerintah dan berbagai perangkatnya dalam memainkan peran publik tersebut. Namun, harapan tidak selamanya sesuai dengan kenyataan. Belakangan porsi kepentingan publik tidak seimbang lagi, telah bergeser dari publik masyarakat ke public pemerintah (birokrat dan legislatif). Peran pemerintah yang lebih mementingkan diri sendiri dan kepuasannya tidak terlepas dari peran birokrat sebagai makhluk sosial yang penuh nafsu. Willian A. Niskanen dalam bukunya ”Bureucracy and Representative Government” (1971), mengatakan bahwa birokrasi adalah endogenous maximiser dalam sebuah sistem, seperti halnya pengusaha yang menawarkan private goods dalam sistem ekonomi. Namun perbedaan krusial muncul yaitu pengusaha swasta dapat memaksimalkan profit, sementara birokrat pemerintah tidak dapat memaksimalkan profit (setidaknya secara legal). Tetapi secara ilegal birokrat adalah budget
maximiser sehingga mereka dapat meningkatkan gaji atau kesenangan mereka. Dalam kehidupan nyata dapat dilihat dan diamati bahwa birokrat, sebagaimana juga dengan orang lain, adalah pihak yang memaksimumkan anggaran mereka, karena anggaran yang besar berarti ukuran kepuasan dan kebanggaan yaitu gaji yang besar, jumlah karyawan yang banyak, reputasi dan status sosial yang tinggi, rumah dan mobil mewah dan sering melakukan perjalanan dinas ke luar daerah/negeri. Salah satu kebanggaan egoistis bahwa yang melakukan perjalanan dinas adalah para kepala dinas, biro, bagian atau subbagian, sedangkan pegawai biasa
tidak boleh melakukan perjalanan dinas tanpa aturan yang jelas. Salah satu bentuk inefisiensi fiskal dapat dijumpai dalam setiap dokumen anggaran, di mana tiadanya ukuran kinerja yang jelas. Selama ini ukuran kinerja yang konvensional adalah penggunaan anggaran rutin maupun pembangunan tidak boleh melebihi plafon anggaran yang telah ditetapkan. Dengan indikator semacam ini maka setiap biro atau bagian akan berusaha untuk menghabiskan anggaran yang ada yang boleh jadi tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini terjadi karena adanya sisa
anggaran dianggap sebagai kegagalan. Ketidakefisienan lainnya dapat juga dijumpai dalam berbagai pos anggaran yang tidak jelas indikatornya. Dalam pos pengeluaran rutin selalu didapati pos tentang belanja lain-lain, pengeluaran yang tidak termasuk dalam bagian lain
dan pengeluaran yang tidak terduga. Pos-pos semacam ini cenderung untuk koruptif karena peruntukannya tidak jelas. Pelayanan Maksimal Fungsi utilitas birokrat tidaklah sekadar memaksimumkan kepuasan mereka dengan memaksimumkan anggaran, akan tetapi lebih kompleks dari itu. Birokrat juga mempunyai kepuasan dalam melayani masyarakat atau
melaksanakan tugas bagi kepentingan umum. Belakangan ini, bukan saja peran birokrat yang dikritisi karena menimbulkan inefisiensi fiskal. Peran legislatif yang adalah wakil
rakyat, juga digugat berbagai kalangan termasuk organisasi non pemerintah (ornop) karena gajinya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Timbul pertanyaan, apakah gaji legislative itentukan oleh state atau legislatif itu sendiri? Terhadap pertanyaan
ini, studi yang dilakukan oleh Robert McCorwick dan Robert Tallison ) yang dirilis oleh Ekelund and Hebert (1997) mengatakan, gaji legislatif yang tinggi ditentukan oleh legislatif itu sendiri dan bukannya oleh negara atau state. Inilah kecenderungan yang sedang terjadi juga di Indonesia di mana hampir semua daerah di Indonesia baik propinsi maupun kabupaten/kota, gaji legislatifnya rata-ratamelampaui ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP.110 tahun.Semua peran publik pemerintah dapat terlaksana berkat fungsi fiskal
yang dimonopoli negara, dengan sumber utamanya adalah kewajiban rakyat membayar pajak. Atas dasar kewajiban rakyat itulah rakyat meminta dari negaranya berbagai bentuk pelayanan. Namun apa yang terjadi belakangan ini sungguh sangat menyakitkan masyarakat umum di mana pun di dunia ini. Bukan saja di negara-negara berkembang dan transisi tetapi juga di negara-negara maju, di mana ada pelayanan publik di sana terdapat ladang yang subur untuk korupsi, ternyata korupsi tidak dapat dimusnahkan. Semua negara terlibat dalam masalah korupsi hanya derajatnya yang berbeda-beda, ada yang derajat korupsinya kecil, ada
yang sedang dan ada yang besar. Semua ini berkaitan dengan perilaku manusia (birokrat dan legislatif) sebagai makhluk sosial yang secara alami mempunyai nafsu. Kalau mau jujur, birokrat dan legislatif dibayar untuk melakukan pelayanan publik. Semakin luas jangkauan dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka anggaran yang dibutuhkan akan semakin besar. Namun karena birokrat sebagai makhluk sosial yang bernafsu, maka selalu ada saja upaya untuk meningkatkan anggaran dari yang semestinya (mark up). Yang terjadi di kebanyakan negara berkembang dan transisi belakangan ini adalah standar pelayanan lebih diutamakan kepada pelaku pelayanan
itu sendiri (birokrat dan legislatif) ketimbang kelompok sasarannya (masyarakat umum). Padahal, fenomena semacam ini telah menjadi keprihatinan Paus Leo XIII dengan mengeluarkan ”Ensiklik Rerum Novarum” pada 15 Mei 1891. Paus Leo XIII antara lain mengatakan bahwa sesungguhnya negara-negara menjadi sangat kaya karena sumbangsih rakyat banyak yang hidup sebagai kaum buruh, petani dan pedagang kecil yang rata-rata hidup melarat.
Oleh karena itu pelayanan penuh harus diberikan kepada mereka. Yang kita alami di Indonesia saat ini adalah bahwa birokrat mempunyai kecenderungan untuk selalu meningkatkan anggarannya dan hal ini tidak dapat dibantah oleh legislatif karena pekerjaan birokrat itu sendiri berliku-liku dan kurang dipahami oleh legislatif. Apalagi legislatif
yang tidak pernah berkecimpung dan berpengalaman dalam dunia
penyusunan anggaran publik. Pada sisi lainnya legislatif masih
dianggap sebagai oposisi yang siap menerkam setiap program pemerintah.
Di sinilah mental birokrat kita yang selalu mengikuti kemauan
legislastif, termasuk kemauan untuk korupsi. Mestinya birokrat sedapat
mungkin mengikuti kemauan legislatif ketika legislatif menolak
anggaran proyek/program. Bila anggaran yang diajukan ditolak, maka
yang rugi adalah kelompok masyarakat yang diwakili oleh legislatif itu
sendiri. Pemerintah berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat bahwa
anggaran untuk suatu program/proyek tidak dapat dilaksanakan karena
anggota legislatif tidak menyetujuinya. Dengan demikian pada pemilu
berikutnya masyarakat akan mempertimbangkan untuk menentukan pilihan
terhadap partai atau anggota legislatif yang pernah menolak anggaran
pembangunan di wilayahnya.

Kondisi real kita menunjukkan bahwa birokrat dan legislatif sama-sama
mengetahui bahwa ada mark up dalam setiap proyek. Di sinilah terjalin
kemesraan antara birokrat dan legislatif dalam bentuk berbagai hal,
termasuk commitment fee dan institusional fee. Commitment fee dan
institusional fee sudah bukan menjadi rahasia lagi belakangan ini.
Semua orang mengetahui bahwa apa pun program atau proyek yang
dilaksanakan, nilainya kecil atau besar, untuk orang miskin atau
bukan, semuanya pasti mempunyai fee, apakah itu commitment fee atau
institusional fee, tetapi peruntukannya belum jelas untuk kepentingan
publik. Ini juga merupakan bentuk lain dari inefisiensi fiskal yang
dengan cantik dimainkan birokrat dan legislatif.

Kalau kita boleh usul, hendaknya commitment fee atau institusional
fee, ditetapkan dengan aturan hukum yang jelas agar pemanfaatannya
dapat dipergunakan untuk kepentingan bersama, baik untuk para birokrat
dan legislatif maupun untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar.
Dengan demikian sedikit tertutup kemungkinan untuk menggalang
commitment dan institusional fee untuk berbagai kepentingan individu,
kelompok dan golongan yang tidak perlu. Selama belum ada aturan hukum
yang mengatur maka semua orang mengetahui bahwa ada commitment fee
tetapi tidak pernah merasakannya karena hanya dipergunakan untuk
kepentingan kepala, pimpro dan bendahara. Dengan membuat aturan hukum
yang jelas semacam perda yang mengakomodasi hal ini maka apa yang
selama ini disebut sebagai mark up atau sejenisnya yang mengarah
kepada inefisiensi dapat diminimalisasi, kendati tidak dapat
dihilangkan karena nafsu manusia itu sendiri tidak dapat dihilangkan.

3.Reformasi Birokrasi, ‘The Irreformable’?
Administrative Reform is not only desirable, it is absolutely imperative. (Toshiwo Doko, 1981)

Toshiwo Doko adalah ketua Komisi Reformasi Administrasi Jepang pada 1981 di masa Perdana Menteri Zenko Suzuki. Jepang yang kita kenal sebagai negara industri di Asia dan pesaing negara-negara industri maju tidaklah pernah berhenti melakukan reformasi administrasi. Bahkan menurut Koichi Nakano (1998), salah seorang pakar reformasi administrasi Jepang, reformasi administrasi selalu menjadi agenda politik utama di Jepang. Tujuannya selalu sama dari waktu ke waktu to meet the requirement of the new age dan to break the collusive relationship between politicians, bureaucrats and business.

Hal yang sama dilakukan oleh China dan Korea Selatan, dua negara yang saat ini tidak saja menjadi pesaing Jepang di Asia, tetapi juga pesaing negara-negara industri maju di Eropa dan Amerika. Adalah Deng Xiaoping yang pada 1982 memproklamasikan reformasi administrasi sebagai tulang punggung kemajuan bangsa. Dalam pidatonya di depan kongres nasional Partai Komunis 1982 Deng menyatakan Streamlining organization is a matter of great importance. In fact, it constitutes a revolution.

If we fail to carry out this revolution, if we let the present over-staffed and overlapping party and state organization stay as they are – without clearly defined duties and with many incompetent, irresponsible, lethargic, undereducated, and ineffiecient staff member, we ourselves will not be satiefied and we will not have the support of lower cadre, much less of the people. Apa yang dikatakan oleh Deng bukanlah hanya sebuah retorika politik, karena pada 1983 jumlah kementerian, departemen, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya dipangkas dari 100 menjadi 61. Sebanyak 30.000 kader yang aktif dalam birokrasi dipensiunkan dini.

Perkembangan ekonomi China yang kita saksikan sekarang tidaklah datang tiba-tiba, tetapi sangat dipengaruhi oleh reformasi administrasi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping pada 1982, 1988, dan 1992. Tujuan dan fokus reformasi administrasi di China adalah untuk mengubah fungsi pemerintah dan membuat struktur administrasi lebih responsif dalam pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, reformasi administrasi di China menekankan pada pemerintahan yang efisien melalui restrukturisasi serta depolitisasi birokrasi dan karier administrasi dari kepentingan politik.

Korea Selatan yang kita saksikan sekarang sebagai negara industri maju di Asia juga tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan reformasi administrasi yang dilakukan sejak 1980 sampai sekarang. Jenderal Chun Doo Wan sebagai Presiden Republik Kelima Korea Selatan telah meletakkan sejumlah pilar reformasi administrasi melalui Civil Servants Ethics Act, Social Purification Movement, Civil Servant Consciousness Reform Movement, Retired Civil Servant Employment Control, Civil Servant Property Registration dan Civil Servant Gifts Control.

Reformasi Administrasi tersebut terus dilakukan sebagai agenda utama politik nasional pada masa pemerintahan Rho Tae Woo (1998-1993) dengan melakukan deregulasi dan simplikasi, restrukturisasi pemerintah pusat, memperkuat komisi reformasi administrasi, dan keterbukaan informasi publik pada masa pemerintahan Kim Young Sam (1993-1998) dengan membentuk Presidential Administrative Renovation Commission dan menciptakan pemerintahan yang bersih, ramping, tetapi kuat, demokratis, efisien, dan dekat dengan masyarakat melalui reformasi terhadap prosedur administrasi pemerintahan. Masa Pemerintahan Presiden Kim Dae Jung (1998-2003), reformasi administrasi di Korea Selatan Selatan terus berlanjut melalui moto utama People’s Government. Restrukturisasi pemerintah pusat dilakukan dengan memangkas 16 kantor, 74 biro, 136 departemen, dan 146 komisi pemerintah. Sebanyak 16% pegawai negeri dipangkas sampai 2001.

Selanjutnya, Presiden Rho Moo Hyun sejak 2003 memfokuskan reformasi administrasi pada participatory government dengan membentuk mesin Reform The Presidential Committee on Government Innvovation and Decentralization. Pada tahapan terakhir, reformasi administrasi dilakukan dengan meningkatkan otonomi pemerintahan daerah dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (e-government). Keseluruhan agenda setting reformasi administrasi yang terjadi di Jepang , China , dan Korea Selatan menunjukkan bahwa transformasi menuju negara industri sangat ditentukan oleh komitmen dan kompetensi untuk melakukan reformasi administrasi. Bahkan reformasi administrasi merupakan salah satu prasyarat keberhasilan transformasi tersebut.

‘The irreformable’?

Belajar dari pengalaman beberapa negara, reformasi administrasi bukanlah sesuatu yang ‘irreformable’. Memang membutuhkan komitmen politik yang kuat-–bahkan sangat kuat–yang sering kali tidak saja menimbulkan resistensi dari lawan politik tetapi juga kawan politik. Jika Deng Xiaoping mempensiundinikan 30.000 kadernya dari jabatan-jabatan birokrasi dan mensterilkan BUMN-nya dari intervensi partai komunis, hal tersebut adalah harga yang harus dibeli demi kemajuan negaranya. Di ketiga negara tersebut, reformasi administrasi tidak hanya menjadi retorika politik, tetapi diputuskan secara politik (oleh Presiden bersama-sama Parlemen) dan diikuti secara cepat dengan implementasi kebijakannya.

Lembaga-lembaga khusus yang dibentuk untuk meneliti, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan reformasi administrasi seperti Administrative Reform Commission, Presidential Administrative Renovation Commission, The Presidential Committee on Government Innvovation and Decentralization, terdiri dari orang-orang yang mampu melakukan tugasnya. Tidak hanya itu, lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan agenda setting reformasi, melaksanakannya, dan mengawasi jalannya perubahan. Rekomendasinya untuk melikuidasi satu atau beberapa kementrian/badan pemerintah, memangkas pegawai negeri, dan merubah proses pengangkatan seseorang dalam jabatan birokrasi, tidak hanya berada dalam ruang yang vacum, tetapi segera diikuti dengan langkah-langkah politik dan teknis implementasinya.

Kata ‘irreformable’ dalam reformasi administrasi hanya berlaku bagi pemimpin yang tidak berani mengambil risiko politik. Ketakutan tidak mendapatkan dukungan dari kawan politik, serta ancaman depopulerisasi dari partai oposisi sering kali membekukan political will untuk mereformasi birokrasi. Tidak ada jalan lain jika Indonesia ingin bangkit menjadi Dragon Asia selanjutnya, melainkan pemimpin politiknya yang memiliki visi dan komitmen untuk mereformasi administrasi. Soal substansi dan agenda setting reformasi administrasi, sejatinya telah tersedia beberapa best practices dari negara-negara lain, bahkan di beberapa pemerintahan daerah yang telah melakukannya dalam praktek.

Sekadar memberikan masukan, reformasi administrasi dapat dimulai dengan merestrukturisasi lembaga dan merevitalisasi pegawai negeri, mendekoptasi birokrasi dan BUMN dari kepentingan politik, dan memutuskan mata rantai relasi kolusif antara politisi, birokrat, dan pebisnis. Jabatan-jabatan dalam birokrasi harus diisi oleh orang-orang yang handal melalui proses yang terbuka dan kompetitif. Dengan cara itu dapat dihindarkan kekhawatiran Mantan Presiden USA Ronald Reagan Government was not the solution, but the problem. Semoga.
(Oleh Eko Prasojo, Guru Besar FISIP UI)

4.Reformasi Administrasi Publik Kurang Perhatikan Aspek Kepemimpinan

Minggu, 16 Desember 2007 10:45

Kapanlagi.com – Reformasi administrasi publik yang selama ini dilakukan hanya diarahkan pada masalah sumber daya manusia aparatur, kelembagaan, sistem serta tata laksana, namun kurang memperhatikan aspek kepemimpinan aparatur sehingga reformasi belum mampu memberikan sumbangan yang signifikan.

“Model pelayanan yang hanya menekankan pada sistem dan aspek teknis pelayanan dengan sasaran para petugas pelayanan, juga belum memberikan hasil yang memuaskan,” kata Profesor Johanes Basuki saat menyampaikan pidato pada pengukuhannya sebagai guru besar tetap Sekolah Tinggi Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, di Jakarta, Sabtu (15/12).

Pada saat yang bersamaan Prof. Juni Pranoto juga dikukuhkan menjadi guru besar di lembaga yang sama. Hadir pada acara pengukuhan tersebut Kepala Lembaga Administrasi Negara Sunarno dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginanjar Kartasasmita.

Johanes Basuki menyampaikan pidato berjudul Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara.

Basuki mengatakan, jika ditelusuri penyebab reformasi administrasi publik belum memberi sumbangan signifikan, salah satunya karena kurangnya perhatian terhadap reformasi terhadap aspek kepemimpinan aparatur negara.

Ia mengatakan, menurut kaidah, para pemimpin adalah manusia-manusia super yang memiliki kelebihan dari yang lain, kuat, gigih, bersemangat dan tahu segalanya.

Para pemimpin juga merupakan manusia-manusia yang jumlahnya sedikit, namun perannya dalam organisasi merupakan penentu keberhasilan dan suksesnya tujuan organisasi yang hendak dicapai.

Ia mengatakan, kunci paradigma kepemimpinan aparatur adalah kepemimpinan yang trasformasional, transaksional, resonan (primal) dan memiliki jiwa pelayanan kepada masyarakat serta keberanian untuk hidup berdasar visi yang kuat.

Kepemimpinan transformasional hakikatnya menunjuk pada proses membangun komitmen terhadap sasaran organisasi dan memberi kepercayaan kepada para pengikut untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Kepemimpinan transaksional merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang intinya menekankan transaksi di antara pemimpin dan bawahan.

Kepemimpinan transaksional memungkinan pemimpin memotivasi dan mempengaruhi bawahan dengan cara mempertukarkan ‘reward’ (penghargaan) dengan kinerja tertentu.

Mengenai kepemimpinan primal atau memiliki resonansi, Basuki mengatakan, salah satu tanda pemimpin yang resonan adalah adanya sekelompok pengikut yang bervibrasi dengan energi semangat dan antusiasme pemimpin.

Basuki mengatakan, diantara penyebab terjadi krisis multi dimensi yang terjadi di Indonesia adalah terletak pada kelemahan dalam pengembangan sistem dan proses administrasi publik.

Salah satu yang paling hakiki dalam kelemahan sistem dan proses administrasi publik adalah rendahnya komitmen kepemimpinan aparatur negara, antara lain berupa penyimpangan terhadap berbagai dimensi nilai yang seharusnya menjadi acuan perilaku individu dan institusi yang berperan dalam penyelenggaraan negara.