Pengamat Nilai Tepat Moratorium PNS Mulai 2011

Thursday, August 18 2011 08:24 WIB | Voices of Bali | Dibaca 85 kali

Denpasar (Antara Bali) – Pengamat birokrasi dari Universitas Warmadewa Denpasar Drs Made Yudhiantara MAP menilai, Keputusan Presiden mengenai moratorium pegawai negeri sipil (PNS) yang sedianya akan diujicoba berlaku secara bertahap mulai tahun 2011 cocok untuk segera diterapkan.

“Namun harus ada pengkajian ulang dan pemetaan kebutuhan pegawai yang jelas dulu,” kata Yudhiantara yang juga Pembantu Rektor I Universitas Warmadewa itu di Denpasar, Kamis.Menurutnya, pemetaan riil SDM dan kompetensi yang dibutuhkan oleh birokrasi sejauh ini nampak belum terkelola dengan baik.

“Dengan dasar pemetaan kebutuhan, sesungguhnya dapat ditentukan berapa jumlah pegawai dan kualifikasi yang diperlukan untuk menunjang kinerja birokrasi. Namun, sayangnya kualifikasi justru diabaikan,” ucapnya.Yang terjadi dalam rekrutmen PNS selama ini, kata Yudhiantara, justru lebih mempertimbangkan aspek pendidikan tanpa dibarengi tes kompetensi yang memadai.”Diterima lulusan sarjana hukum misalnya, baru setelah diterima mendapat pelatihan. Tidak sedari awal digabungkan tes untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki lulusan tersebut,” ujar Yudhiantara.Kondisi ini, imbuhnya, memberi peluang terjadinya banyak tenaga yang tidak berkompeten dan ada unsur “titipan”.”Terlebih adanya rekrutmen yang tidak terencana seperti dalam pengangkatan tenaga honorer daerah. Tiba-tiba ada honorer dan ketika jumlah pegawai sudah menumpuk, merekalah yang diprioritaskan untuk diangkat,” katanya.

Lanjutnya, menjadi tidak nyambung program kompetensi yang digalakkan pemerintah, namun dalam rekrutmen kurang memperhatikan hal itu.”Transparansi rekrutmen pun masih bermasalah karena umumnya terbuka hanya pada saat persyaratan pendaftaran. Saat proses koreksi hasil tes, masyarakat seakan dihadapkan pada kegelapan layaknya berada dalam kotak hitam” ujarnya.Dengan langkah moratorium PNS, kata Yudhiantara, setidaknya dapat dikaji kembali kebutuhan pegawai yang lebih pasti. “Bukan kekurangan diatasi dengan menambah terus pegawai baru, sedangkan pada bagian lain terjadi penumpukan pegawai,” ucap Yudhiantara.(*)

COPYRIGHT © 2011 Sumber : http://bali.antaranews.com/berita/13429/pengamat-nilai-tepat-moratorium-pns-mulai-2011

ADA APA DENGAN GOOD GOVERNANCE?

*Dimuat Harian Fajar Bali,2009

Drs. I Made Yudhiantara,MAP (Analyst Birokrasi Dosen Fisipol Unwar)

I. BIROKRAT ABDI RAKYAT?

Setiap warga negara telah dan akan selalu berhubungan dengan Birokrasi Pemerintahan. Bahkan ketika seseorang masih berada dalam kandungan ibunya,ia sudah mulai tergantung dengan pelayanan birokrasi. Apakah untuk keperluan pemeriksaan kesehatan (di RS atau Puskesmas ) atau setelah lahir dan harus mendapatkan “sertifikat sebagai warga dunia” berupa akta kelahiran. Ketergantungan  dengan birokrasi itu terus berlanjut, seiring dengan bertambahnya usia seseorang atau sejalan dengan aktivitas sosial ditengah masyarakat.

Cakupan manajemen publik yang diselenggarakan birokrasi sangat kompleks, memasuki hampir setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rentang kendali birokrasi dan kekuasan atas sector publik yang demikian ini, bagi birokrasi sah-sah saja adanya, karena justru untuk menyelenggarakan fungsi itulah institusi birokrasi  dibentuk.Karenanya,adalah logis, jika birokrat atau aparat publik dijuluki  Abdi Negara, karena pada pundaknya tugas-tugas kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan dibebankan atas nama “organisasi politik super besar” yang disebut “negara”. Namun perlu dicatat bahwa legitimasi yang diterima para abdi negara itu bersumber dari kepercayaan rakyat yang berdaulat. Artinya, seorang abdi negara  adalah seseorang yang mengemban amanat rakyat untuk mengayomi kepentingan kepentingan rakyat. Dikaitkan dengan sumber legitimasi ini, maka seorang abdi negara sesungguhnya juga adalah seorang abdi rakyat yang mempunyai kewajiban member pelayanan publik (public service).

Kompleksnya pelayanan public dan luasnya rentang manajemen yang dimiliki birokrasi semakin mengabsahkan jaringan hirarkinya yang terbentang panjang dari pusat hingga ke pelosok desa. Mengemban amanat rakyat, mengayomi dan memberikan pelayanan public, mengadministrasikan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan, adalah sebagian dari tanggung jawab yang diembannya. Dengan berbekal kode etik “Sapta Prasetya”, birokrasi  dituntut berprilaku bersih sehingga wibawa dan kemuliaan memancar dari korpnya

Sudah sewajarnya rakyat berterima kasih kepada para “abdi” nya itu dan menaruh hormat terhadap lembaga atau korpnya. Tidak ada alasan bagi rakyat untuk tidak respek terhadap birokrasi. Namun ironisnya, persepsi masyarakat selama ini terhadap birokrasi tidaklah demikian adanya. Kondisi faktual dimasyarakat menunjukkan, bahwa berhubungan dengan birokrasi berarti berhadapan dengan kekuasaan perijinan yang menjelimet, penghormatan dari meja ke meja, atau momok formalisme yang eksesif. Yang lebih parah lagi,acapkali rakyat diposisikan sebagai pembeli jasa yang harus siap membeli tiket layanan alias  amplop pelicin,sekedar untuk mendapatkan layanan birokrasi. Hal ini disebabkan karena prosedur pelayanan yang semestinya memudahkan masyarakat sering ditunggangi kepentingan pribadi birokrat dan tidak jarang dijadikan komoditas siap jual. Fenomena yang demikian ini telah mentradisi dalam korp birokrasi. Masyarakat pengguna jasa menganggap produk layanan birokrasi itu bukan lagi haknya yang dengan mudah dapat diperoleh (hanya dengan mengganti biaya bahan baku produk tersebut), melainkan telah memandang birokrasi itu sebagai “super market” yang harus diakses dengan  voucher belanja tertentu mirip mekanisme hukum pasar. Dengan demikian ketentuan bahwa birokrasi memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat menjadi berbalik, karena masyarakatlah yang harus “pintar” melayani kemauan birokrasi tersebut. Berangkat dari sinilah, fenomena kolusi, pungli dan penjaja perijinan dipersepsikan oleh masyarakat identik dengan birokrasi itu sendiri.Akhirnya,jargon abdi masyarakat tinggal kenangan belaka atau sekedar slogan yang indah.Wajar jika kemudian timbul pertanyaan seputar peran birokrasi sebagai lembaga penyelenggara pelayanan masyarakat. “Benarkah birokrat itu abdi masyarakat?”

Gejala phatologis birokrasi seperti yang telah dipaparkan diatas itu, menjadi semakin kronis ketika tumor tumor birokrasi lainnya, turut menghias kinerja birokrasi seperti : adanya proliferasi dan struktur ganda, intransparansi pertanggungjawaban (yang menyulut lahirnya manipulasi dan korupsi ), aplikasi patronase dalam rekrutmen SDM (yang menyuburkan nepotisme dan suap), serta praktik mal-administrasi maupun mis-manajemen lainnya.

Meskipun kondisi yang diungkapkan itu belum sepenuhnya dapat digeneralisir, apapun alasannya, fenomena yang demikian itu tentu tidak dapat dibiarkan berlarut. Sebab, jika fenomena phatologis itu dibiarkan menahun, maka tidak mustahil “krisis kepercayaan” masyarakat terhadap birokrasi suatu saat berubah menjadi tekanan destruktif. Pada masa awal reformasi beberapa tahun silam,dibeberapa tempat, ketakutan birokrat elit untuk menggunakan kendaraan “plat merahnya” karena khawatir akan menjadi sasaran amuk massa, adalah indikator bahwa posisi rakyat telah berseberangan dengan birokrasi.

Penting diingat bahwa, kita  tidak boleh apriori dengan prestasi pembangunan yang berhasil dicapai selama ini, yang sebagian besar merupakan andil birokrasi.Akan tetapi,  prestasi birokrasi dalam pembangunan itu akan tenggelam begitu saja jika penyakit birokrasi yang diderita selama ini, betapapun ringannya, dibiarkan terus tanpa solusi “penyembuhan”.

II.GOOD GOVERNANCE,JANGAN SEKEDAR JARGON!

Pada masa orde reformasi dan orde sesudahnya (hingga saat ini), reformasi birokrasi telah banyak diwacanakan dan diagendakan,bahkan mungkin telah betul betul secara serius dilaksanakan;  diantaranya adalah pemberlakuan PP No.8 tahun 2003 tentang restrukturisasi organisasi pemerintah daerah dengan konsep MSKF (Miskin Struktur Kaya fungsi).Tujuannya jelas jelas adalah untuk rasionalisasi birokrasi di lingkup pemerintahan daerah. Lalu ada perubahan paradigma dari UU Nomor 5 tahun 1974 yang menggunakan the structural efficensy model menuju UU Nomor 22 tahun 1999 yang selanjutnya diperbaharui dengan UU Nomor 32 tahun 2004 yang lebih cenderung menggunakan the local democracy model . Agenda reformasi tersebut tampaknya merupakan jawaban atas semakin meningkatnya tuntutan masyarakat serta banyak didorong oleh munculnya konsep konsep perubahan seperti good governance. Good governance adalah suatu mekanisme kerja,dimana aktivitas pemerintahan berorientasi pada terwujudnya keadilan social dimana pemerintah diharapkan mampu secara maksimal melaksanakan 3 fungsi dasarnya yakni service,development,empowerment. Konsekuensi dari pelaksanaan good governance,setidaknya terlihat dari 3 hal berikut : pertama,pemerintah mengambil posisi sebagai fasilitator dan advocator kepentingan public, kedua, adanya perlindungan yang nyata terhadap “ruang dan wacana” public,serta yang ketiga, mengakui dan menghormati kemajemukan politik dalam rangka mendorong partisipasi dan mewujudkan desentralisasi.

Meskipun banyak agenda reformasi telah diintrodusir,dalam prakteknya perubahan tersebut cukup sulit dilakukan.Beberapa data membuktikan bahwa birokrasi public di Indonesia pada era reformasi belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan.Pertama,laporan dari the world competitivness yearbook tahun 1999 yang menyatakan bahwa birokrasi Indonesia berada pada kelompok Negara Negara yang memiliki indeks competitivness yang paling rendah diantara 100 negara yang diteliti (Cullen& Cushman,2000).kedua,hasil penelitian PSKK UGM tahun 20000 di 3 provinsi yang menyimpulkan bahwa kinerja birokrasi dalam pelayanan public masih amat buruk disebabkan oleh kuatnya pengaruh paternalisme (Dwiyanto,20003).Ketiga, hasil kajian political and economic risk consultancy di 14 negara tahun 2001,menyatakan adanya indikasi kinerja birokrasi di Indonesia yang makin buruk dan korup (Kompas,22 juni 2001) . Dipihak lain,kinerja birokrasi yang jauh dari harapan itu tampaknya juga terjadi dibeberapa Negara berkembang lainnya sebagaimana yang pernah dilaporkan dalam studi Dwight King (1989) yang mengungkapkan beberapa sisi buram birokrasi di negara berkembang seperti : tidak efisien, jumlah pegawai yang berlebihan, tidak modern atau ketinggalan jaman, seringkali menyalahgunakan wewenang, tidak ada perhatian atau mengabaikan daerah daerah miskin dan tidak tanggap atas keragaman kebutuhan dan kondisi daerah setempat.

Terkait dengan sulitnya melakukan perubahan dalam tubuh birokrasi,ada pendapat yang mengatakan bahwa hal itu disebabkan karena terdapat sejumlah gejala autisme yang menjangkiti tubuh birokrasi.Symptomp-symptomp yang menunjukkan autisme itu antara lain : (Triputro,R.Widodo,2005)

  1. Birokrasi cenderung mempertahankan kebiasaan yang sudah mapan,sehingga sangat sulit menerapkan perubahan
  2. Birokrasi sulit menerima konsep konsep pembaharuan atau pelajaran, apalagi pelajaran itu datangnya dari pihak lain
  3. Birokrasi hanya pandai meniru-nirukan konsep konsep perubahan (reinventing government,wirausaha birokrasi, clean government & good governance,dll
  4. Asik dengan kesibukan sendiri termasuk menyibukkan diri dengan mengidentifikasi konsep perubahan/reformasi,tetapi tidak ada hasil yang signifikan

Menanggapi lemahnya kinerja birokrasi dan dalam rangka mewujudkan good governance, setumpuk resep, pendekatan, strategi, model / paradigma reformasi telah diberikan oleh banyak pakar.Mulai dari penerapan merit system dalam rekcruitment aparatur, perbaikan system-struktur atau penataan kelembagaan, aturan organisasi,pedoman kerja,penerapan asas keadilan dan ketegasan dalam hal reward and punishment sampai kepada perubahan mind set aparatur dan cultural set –nya. Bahkan,sejak 2 tahun yang lalu telah diintrodusir  undang undang baru yang juga dalam rangka mewujudkan good governance,yaitu UU tentang Administrasi Pemerintahan dan UU  Etika Penyelenggaraan Negara.Diharapkan rancangan UU yang sarat dengan semangat reformasi ini bisa dibahas di DPR RI tahun ini.Penulis kebetulan terlibat dalam Uji Materi RUU tersebut tanggal 20 september 2007,yang merupakan kegiatan ke 4,kegiatan mana sebelumnya telah dilakukan berturut turut mulai tanggal 14 dan 28 Mei 2007 di Jakarta khusus untuk pejabat pemerintahan tingkat pusat dan tanggal 18 September 2007 di Surabaya untuk pejabat pemerintah propinsi Jawa Timur,Peradilan TUN, kejaksaan, kepolisian, LSM dan Perguruan Tinggi.Sedangkan untuk RUU Etika penyelenggaraan Negara telah diadakan lokakarya pada 7 daerah provinsi yang mewakili wilayah Timur,Tengah dan Barat Indonesia (Sambutan Menpan,2007). Akankah payung hukum ini mampu mengemban misi reformasi?ataukah akan bernasib sama seperti UU sejenis yang telah ada?!

Menurut Prof Johanes Basuki diantara penyebab krisis multi dimensi yang terjadi di Indonesia terletak pada kelemahan dalam pengembangan sistem dan proses administrasi publik.Salah satu yang paling hakiki dalam kelemahan sistem dan proses administrasi publik adalah rendahnya komitmen kepemimpinan aparatur negara, antara lain berupa penyimpangan terhadap berbagai dimensi nilai yang seharusnya menjadi acuan perilaku individu dan institusi yang berperan dalam penyelenggaraan negara.Inkonsistensi perilaku individu dan kebijakan, menyebabkan nilai dan prinsip good governance yang sesungguhnya melekat atau merupakan bagian dari karakteristik sistem administrasi negara menjadi terabaikan atau tidak sepenuhnya mendapatkan perhatian sehingga sistem kelembagaan negara, dunia usaha, dan masyarakat menjadi rapuh. Sebab itu,peran penyelenggara pemerintahan Negara dan birokrat khususnya merupakan  ujung tombak keberhasilan tata kelola kepemerintahan yang baik.Para pemimpin birokrasi atau elit birokrat harus betul betul mempunyai kehendak yang kuat untuk mewujudkan prinsip prinsip kepemerintahan yang baik tersebut.Kedepan,tentu kita tidak perlu mendengar lagi kisruh DPT,KTP ganda dan sebagainya yang merupakan sebagian kecil dari indicator tegaknya prinsip good governance.

Birokrasi yang cakap menyelenggarakan  tata kelola pemerintahan dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya adalah dambaan kita semua. Harapan kita semua,good governance segera terwujud di negeri tercinta ini sehingga masyarakat Indonesia menuai kesejahteraan lahir – bathin seperti harapan para founding father kita.